Network
/photo/2024/06/16/4060131791.jpg)
RAKYAT PAPUA - Masyarakat pemilik tanah adat suku Yelmek telah mengunjungi kantor DPRD Merauke untuk sebuah pertemuan yang signifikan.
Hal Ini merupakan langkah penting bagi mereka dalam upaya menyampaikan kekhawatiran dan aspirasi terhadap rencana operasi besar-besaran oleh perusahaan tebu.
Pertemuan tersebut bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah kesempatan bagi suku Yelmek untuk berdialog langsung dengan para pengambil keputusan di Merauke tentang masa depan tanah adat mereka.
Audiensi yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2024 tersebut merupakan momen krusial untuk masyarakat suku Yelmek. Waktu yang dipilih, yaitu pukul 09.00 Waktu Papua, mengindikasikan kepentingan mendesak dan serius dari pertemuan tersebut.
"Kehadiran masyarakat adat ini di gedung DPRD Merauke mencerminkan determinasi mereka untuk berjuang demi hak-hak atas tanah mereka".
Secara khusus, tujuan audiensi ini adalah untuk membahas dan menyampaikan keprihatinan mendalam terkatai rencana operasi perusahaan tebu yang ingin menguasai dua juta hektar hutan tanah adat milik sub suku Mekleu dan Kimagima.
"Dengan menjadwalkan audiensi langsung dengan DPRD Merauke, masyarakat Yelmek berharap dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan terkait masa depan tanah mereka".
Perusahaan tebu berencana untuk memulai operasi besar-besaran yang akan mempengaruhi dua juta hektar hutan tanah adat.
"Rencana ambisius ini bukanlah tanpa konsekuensi, terutama bagi masyarakat adat yang selama ini bergantung hidup pada tanah tersebut. Tidak hanya menyentuh aspek lingkungan, namun juga akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat adat di Merauke".
